JawaPos. com – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo membongkar kesibukan bisnis dan aktivitas keseharian Fahri Hamzah yang setelah 20 tahun berkarir di Senayan serta kini memilih pensiun. Mantan ketua DPR kini sibuk mengurusi parpol barunya, yakni partai Gelora.

Diketahui, Fahri pertama kala masuk sebagai anggota MPR MENODAI pada tahun 1998 atas permintaan Presiden BJ Habibie, berbagai kedudukan publik pernah diemban Fahri Hamzah selama dua dekade berada pada parlemen. Antara lain anggota Upah III DPR RI, Wakil Pemimpin Komisi III DPR RI, mematok puncaknya menjadi Wakil Ketua DPR RI.

“Siapa tidak mengenal Fahri Hamzah. politisi kawakan yang penuh ‘kontroversi’ dengan fikrah ‘out of the box’ tersebut adalah salah satu Singa Kongres. Aumannya menggetarkan banyak pihak, ” ujar Bamsoet usai ngobrol secara Fahri Hamzah, di studio Podcast NGOMPOL di Jakarta, Rabu (14/10/20). Wawancara lengkapnya dapat disaksikan pada Kanal YouTube Bamsoet Channel.

Menurut, Bamsoet, di mana ada keriuhan politik, disitu tersedia Fahri Hamzah. Kini, setelah tidak lagi mengemban jabatan publik, dia mengaku lebih santai, lebih rendah, dan bisa menjadi lebih apa adanya.

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan, patuh Fahri Hamzah, saat ini ada tiga penyakit umum yang sedang menghinggapi perpolitikan Indonesia. Pertama, kurang pandai berencana, sehingga tiba masa gila. Kedua, dalam pelaksanaan terhadap apapun, terkadang lebih sibuk mau dianggap sukses, sehingga tak ingat proses. Ketiga, citra bisa melibas kinerja.

“Ketiga keburukan tersebut, menurut Fahri Hamzah, berurat dari feodalisme. Karena itulah, bangsa Indonesia masih memerlukan sosok Fahri Hamzah untuk mengaum. Untuk menyampaikan berbagai pemikiran yang ‘liar’, dengan tak hanya enak di dengar, melainkan pemikiran tajam yang berguna bagi kebaikan bangsa dan negara. Termasuk untuk mengikis feodalisme daripada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ” ungkap Bamsoet.

Bamsoet juga menambahkan, dalam managemen pemerintahan, Fahri Hamzah menekankan ada tiga problem utama yang perlu diperbaiki. Pertama, masalah dapur (internal). Kedua, operator. Dan ketiga, penasehat. Ketiga masalah tersebut semakin terlihat dalam cara pemerintah menangani pandemi Covid-19.

“Fahri Hamzah menilai, secara kolektif kabinet menetapkan melakukan switch mindset menjadi kabinet krisis, kabinet perang. Artinya, kudu ada kekompakan dan totalitas sebab setiap anggota kabinet dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Tak ada yang berjalan sendiri-sendiri, ” ujar Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menuturkan, Fahri Hamzah juga mendorong pemerintah membakar rakyat untuk menghidupkan desa. Memikirkan perdagangan antar negara semakin anjlok. Indonesia harus mengintensifkan perdagangan antar pulau, semua barang yang zaman di impor, kini harus bisa diproduksi sendiri. Basis industri UMKM dikembangkan dan koperasi dihidupkan. Sehingga, kelak pertumbuhan ekonomi bergeser dari berbasis kota menjadi berbasis desa.

“Fahri Hamzah menilai saat ini merupakan momentum dengan tepat bagi bangsa Indonesia buat hidup mandiri, sesuai konsep Revolusi Mental yang digagas Presiden Joko Widodo. Saatnya kita berlari segera, mumpung seluruh negara dunia sedangkan melambat, ” tutur Bamsoet.

Bamsoet yang juga adalah, Wakil Ketua Umum SOKSI tersebut menerangkan, dirinya pernah melihat Fahri Hamzah ngobrol sangat asyik secara Presiden Joko Widodo di agenda penganugerahan Bintang Mahaputera. Saat tersebut, gesture Presiden Joko Widodo tampak sangat mengapresiasi Fahri Hamzah.

Walaupun kritik pedas seringkali terlontar dari ucapan Fahri Hamzah, kata Bamsoet, bukan berarti hubungan personalnya dengan Presiden Joko Widodo tak baik. Justru sebagaimana diakui Presiden Joko Widodo di berbagai kesempatan, dirinya merindukan sosok keras seperti Fahri Hamzah.

“Fahri bisa menjadi teladan kalau dalam berpolitik, tak boleh datang terbawa ke masalah pribadi. Tidak boleh membawanya ke personal, sebab kita tidak sedang bercinta, akan tetapi mengurus negara. Jadi, tidak dapat baperan (bawa perasaan). Karena kritik maupun apresiasi semata bukan mengenai sosok pribadi seseorang, melainkan menetapkan kebaikan bangsa dan negara, ” pungkas Bamsoet.