JawaPos. com –  Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pemerintah pusat telah menggelontorkan dana mencapai Rp 90, 45 miliar hanya untuk membayar influencer sejak 2014‎.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Penulis Jenderal Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengatakan dengan dibayarnya influncer tersebut telah membuktikan bahwa buzzer selalu disewa oleh pemerintah.

“Semakin membuktikan kalau buzzer itu memang ada. Karena pakai uang negara, ” ujar Jansen kepada wartawan, Jumat (21/8).

Oleh sebab itu, Jansen menodong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menimbrung turun tangan terkait buzzer tersebut. Anggaran yang dikeluarkan untuk menyewa buzzer itu harus diselediki.

“BPK audit serius perkara ini. Agar tidak jadi rumor. Bagaimana penerima dan penggunanya, ” katanya.

Jansen memperhitungkan, buzzer sangatlah mengganggu karena apabila tidak sejalan dengan pemerintah mereka akan langsung menyerangnya. Sehingga dasar buzzer perlu menjadi perhatian khusyuk.

“Karena makna buzzer ini sekarang bukan promosi kemampuan pemerintah. Tapi nyerang dan bully orang-orang kritis di media sosial, ” tegasnya.

Diketahui, Peneliti ICW Egi Primayogha mengucapkan pemerintah pusat telah menggelontorkan persediaan mencapai Rp 90, 45 miliar hanya untuk influencer sejak 2014. Data ini diambil ICW dibanding Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Dalam pemaparannya, Egi mengatakan ICW menggunakan kata kunci influencer dan key opinion leader di LPSE sejak awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hasilnya terdapat jumlah paket pengadaan yang mencapai 40 dengan kata pokok tersebut.

“Anggarannya mencapai Rp 90, 45 miliar. Perkiraan belanja bagi mereka (influencer) semakin marak setelah 2017, mulai tersedia sejak itu. Hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya, ” perkataan Egi.
‎
Egi juga mengatakan, secara umum, mutlak anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital adalah Rp 1, 29 triliun sejak 2014. Kemajuan signifikan terjadi dari 2016 ke 2017. Pada 2016, anggaran buat aktivitas digital hanya Rp 606 juta untuk 1 paket pemasokan saja. Namun pada 2017, nilai paketnya melonjak menjadi 24 secara total anggaran Rp 535, 9 miliar.

“Karena saya tak lihat dokumen anggaran, & LPSE itu terbatas, maka tidak menutup kemungkinan ini secara jumlah sebenarnya lebih besar. Bisa oleh karena itu lebih besar dari Rp satu, 29 triliun, apalagi jika ditambah pemerintah daerah, ” kata Egi.

Dari data tersebut, Egi mengatakan instansi yang memutar banyak melakukan aktivitas digital merupakan Kementerian Pariwisata dengan pengadaan 44 paket, disusul oleh Kementerian Keuangan dengan 17 paket, lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan 14 paket.

Anggaran terbesar untuk aktivitas digital justru adalah Kepolisian RI. Meski sedikit secara jumlah paket pengadaannya (12 paket) dibanding Kementerian Pariwisata, namun poin pengadaan mencapai Rp 937 miliar.

Dari temuan tersebut, Egi mengatakan, ICW membuat sebesar catatan. Salah satunya adalah negeri telah dan akan menggelontorkan anggaran publik terkait dengan aktivitas digital. Apalagi beberapa paket pengadaan sedang berjalan hingga saat ini.