JawaPos.com – Pansus Covid-19 DPRD Kota Medan mencium aroma dugaan korupsi anggaran penanganan Covid-19. Alasannya, angka positif dan korban meninggal terus bertambah.

Anggota Pansus Covid-19 Kota DPRD Medan Roby Barus mengaku kecewa dengan respons penanganan Covid-19 di daerah tersebut. Pasalnya Pemkot Medan sudah menyediakan anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 500 miliar. Angka itu belum termasuk dengan bantuan dari pemerintah pusat dan pihak ketiga.

“Kami melihat mereka (Pemkot Medan) tidak mempunyai konsep untuk penanganan. Tidak ada ketegasan. Bahkan perwal (Peraturan Wali Kota) yang sudah dibuat tidak diawasi pelaksanaannya,” kata Roby Barus Senin (31/8).

Buntut ketidaktegasan pengawalan Peraturan Wali Kota itu, kata Roby, angka sebaran orang yang terpapar terus bertambah.

“Perangkat yang ada tidak dimaksimalkan, seperti dibiarkan saja. Akhirnya angka terpapar terus meningkat. Ini jelas Pemko Medan gagal,” lanjut politikus asal PDIP itu.

Menurut dia, anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp 500 miliar jadi sia-sia dan mubazir.

Di sisi lain, kata Roby, Pemko Medan kini pun meminta tambahan anggaran untuk menangani Covid-19. Nilainya nyaris Rp 1 triliun. “Kami menerima permintaan tambahan untuk anggaran sekitar Rp 900 miliar. Ini jelas belum bisa digubris,” katanya.

Sementara itu, imbuh Roby lagi, dari anggaran sebelumnya tercium aroma penyalahgunaan alias korupsi dari penyerapannya.

“Kami menduga memang ada potensi penyelewengan di sini. Kami akan awasi dan minta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Covid-19,” kata Roby lagi.

Hal senada dikatakan anggota Fraksi Hanura DPRD Kota Medan Hendra DS. Dia menyoroti kinerja Pemko Medan dalam penanganan Covid-19. Menurut Hendra, yang dilakukan Pemko Medan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

“Pemko Medan gamang dalam menangani kasus Covid-19. Terlihat dengan kawasan zona merah yang tak bisa diatasi sampai saat ini. Seluruh kecamatan sekarang masih zona merah,” kata Hendra DS.

Penggunaan anggaran yang begitu besar itu, harusnya digunakan untuk prioritas sosialisasi kesadaran masyarakat.

“Kalau masyarakat sudah ada kesadaran dengan sosialisasi yang dilakukan Pemko, maka akan lebih mudah untuk diarahkan agar lebih waspada dengan bahaya Covid ini. Tapi faktanya untuk sosialisasi saja masih sangat minim, padahal anggaran besar,” koar Hendra DS.

Sementara itu, berdasar Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut menyatakan jumlah pasien terkonfirmasi atau positif Covid-19 bertambah 58 orang. Total kasus positif Covid-19 di Sumut per 31 Agustus 2020 menjadi 6.827 orang

“Masih ada terus penambahan pasien positif Covid-19 di Sumut. Pada Senin ada nambah 58 sehingga totalnya 6.827 orang,” ujar Juru Bicara GTPP Covid-19 Mayor Kes dr Whiko Irwan

Selain yang terkonfirmasi, jumlah pasien suspek (pasien dalam pengawasan/PDP) juga bertambah 15 orang menjadi 766 orang.

Sementara jumlah pasien meninggal bertambah sebanyak tiga orang dan totalnya kini menjadi 315 orang.

Sementara jumlah pasien yang sembuh sebanyak 3.965 orang. Angka itu atas penambahan 60 orang.

Whiko mengingatkan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan demi menekan jumlah pasien terinfeksi Covid-19.