Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

JawaPos. com –  Reshuffle kabinet bakal dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini disepakatinya pengabungan Kementerian Riset & Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan penambahan Kementerian Investasi.

Menanggapi peristiwa itu, Kepala Badan Koneksi Strategis DPP Demokrat, Herzaky Mahendra Putra memastikan partainya  akan tetap berada dalam luar pemerintahan. Hal itu juga  sejalan dengan arahan ketua umum partainya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Partai Demokrat mampu menjalankan peran sebagai pengelola dan penyeimbang terhadap tadbir Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, ” ujar Herzaky kepada kuli, Selasa (20/4).

Herzaky juga mengatakan, Partai Demokrat akan menjalankan fungsinya untuk mengawasi jalannya tadbir Jokowi-Ma’ruf Amin. Sehingga demokrasi bisa berjalan baik.

“Kami bisa melayani peran untuk check and balance, dan itu istimewa, sehat untuk demokrasi, ” katanya.

Dalam sisi lain, Herzaky mengisbatkan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Preside Jokowi. Sehingga tidak mungkin Golongan Demokrat untuk ikut campur.

Menyuarakan Juga: Wisnu: Saya dengan Merancang dan Menciptakan Logo Demokrat

Baca Juga: Perombakan ASN, Naik Pangkat Setiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah

Baca Selalu: Sudah Disetujui 30 Negeri, Sinovac Produksi 2 Miliar Vaksin Covid-19

“Saat ini, Golongan Demokrat sesuai dengan arahan dan di bawah kepemimpinan AHY sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membangun rakyat yang terdampak kematian, ” ungkapnya.

Diketahui, isu kocok kembali kabinet atau reshuffle mencuat kembali seiring usulan Presiden Jokowi untuk meleburkan Kemenristek menjadi satu di kolong Kemendikbud, kemudian pembentukan Kementerian Investasi yang telah disetujui DPR.

Lalu, Tenaga Ahli Kantor Pekerja Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin juga membenarkan kepala negara bakal melantik dua menteri baru.   Namun, terkait siapa saja menteri yang akan dilantik, Ngabalin pun menyebut ada Gajah Dikbud/Ristek dan Menteri Investasi/Kepala BPKM.

Pokok, kata dia, Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif menunjuk menteri. Dia kendati meminta publik menunggu kesimpulan mantan Gubernur DKI Jakarta itu tentang reshuffle.