JawaPos. com – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). PP akan menjelma aturan turunan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami menyiapkan empat RPP sebagai turunan dari UU Cipta Kerja. Jika di UU Cipta Kerja tersebut kan kami punya waktu 3 bulan, tapi lebih cepat membentuk lebih baik, ” kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam fakta tertulis, Selasa (20/10).

Ida menjelaskan empat RPP yang dimaksud ialah RPP tentang Pengupahan, RPP tentang Tenaga Kerja Asing, RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, & RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Terkait penyusunan RPP, Ida menuturkan, pihaknya telah mematangkan konsep di internal Kementerian Ketanagakerjaan (Kemenaker) dan telah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait.

“Sosialisasi kepada Pemda melalaikan dinas-dinas naker juga sudah & akan terus kami lakukan. Ini penting karena dinas adalah penghabisan tombak informasi dan layanan warga di daerah, ” ungkapnya.

Dalam penyusunan RPP, pihaknya juga telah memastikan keterlibatan stakeholders ketenagakerjaan, yakni dari serikat pekerja & buruh, serta pengusaha. “Minggu itu sudah start. Mudah-mudahan akan bisa siap lebih cepat dari target, ” ucapnya.

Ida memasukkan, Kemnaker mendorong seluruh jajaran negeri agar bersiap mentransformasi diri untuk menjalankan UU Cipta Kerja. Situasi ini mengingat UU Cipta Kerja mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia mengatakan pelayanan kepada masyarakat harus berkarakter 4 Bertambah, yaitu lebih cepat, lebih melimpah, lebih aman dan lebih berintegritas.

“Melalui UU Membangun Kerja ini, saya yakin akan ada perubahan yang signifikan pada pengelolaan ketenagakerjaan, ” tukasnya.