JawaPos. com – Ketua Kelompok Fraksi Partai Amanat Nasional (Poksi PAN) Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih menyoroti kinerja Awak Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Lupa satunya soal upaya untuk menggaet sejumlah perusahaan penyedia aplikasi dengan populer selama masa pandemi Covid-19 untuk berinvestasi di Indonesia.

Diantaranya adalah penyedia penggunaan zoom dan Tiktok. Kedua apps itu mendapat sorotan dalam Kerap Kerja Komisi VI DPR MENODAI dengan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat Rapat Kerja yang digelar di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Selasa (22/09) siang.

“Padahal kalau kita dibandingkan dengan Singapura, baik sejak sisi jumlah pengguna maupun revenue antara Singapura dengan Indonesia, sahih lebih banyak di Indonesia. Kita ini sangat potensial, tapi ternyata kalah siap. Itu merupakan sebuah tamparan secara langsung pada kita semua, khususnya BKPM, ” membuka Hakim dalam keterangan tertulisnya pada JawaPos. com.

Sebagaimana diketahui, sejumlah perusahaan raksasa teknologi seperti Tencent Holdings, ByteDance, Zoom, dan Twitter berencana berinvestasi di Singapura. Mereka mengikuti jejak Facebook dan Google yang telah membangun pusat data di Singapura dengan nilai masing-masing USD 1 miliar dan USD 850 miliar.

Padahal, kata Hakim, pemakai di Indonesia jauh lebih besar daripada Singapura. TikTok dan Facebook misalnya, mencatatkan masing-masing 30, 7 juta dan 140 juta pengguna di Indonesia. Sementara di Singapura, total jumlah pengguna dua praktik ini jelas tak sampai 10 juta.

Legislator bujang itu pun berharap, pada Tarikh Anggaran 2021 mendatang, kinerja tersebut bisa diperbaiki oleh BKPM. Pasalnya, ia melihat ada dua sembrono anggaran yang cukup besar pada Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Pangkal dan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dapat digunakan buat menjaring potensi-potensi investasi baru.

“Ini kalau ditotal jumlahnya mendekati Rp 300 Miliar. Moga kita bisa efektifkan itu. Oleh sebab itu kita bisa rangkul potensi-potensi yang dimiliki oleh negara kita, ” ungkap wakil rakyat asal Wilayah Pemilihan Jawa Timur VIII itu.

Hakim juga uga mengingatkan agar jangan sampai potensi-potensi yang ada di Indonesia justru dimanfaatkan dan lebih menguntungkan negara2 lain. “Hal ini harus menjelma catatan tersendiri bagi BKPM, ” pungkasnya.