Dapatkan promo member baru Pengeluaran SGP 2020 – 2021.

JawaPos. com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri merespons penjelasan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta KPK untuk tidak kelewatan memeriksa mantan Menteri Perikanan serta Kelautan Edhy Prabowo. Firli mengisbatkan, pemeriksaan yang dilakukan KPK adalah upaya pengembangan.

“Tidak ada istilah berlebihan. Pemeriksaan dikerjakan dalam rangka mengungkap keterangan yang sebenar-benarnya, ” kata Firli pada Gedung Merah Putih KPK, Ulama Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (28/11).

Firli mengirimkan, pemeriksaan penyidik terhadap tersangka KPK bukan dilihat dari lamanya masa pemeriksaan. Menurutnya, pentingnya pemeriksaan untuk mengungkap fakta kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat Edhy Prabowo.

“Yang paling esensial sejauh mana keterangan yang disampaikan ada kesesuain dengan keterangan saksi yang lain. Keterangan saksi adalah keterangan yang disampaikan seseorang yang berkaitan dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, ” ujar Firli.

Firli menegaskan, pemeriksaan yang dilakukan KPK terhadap Edhy Prabowo dan tersangka lainnya dilakukan dengan profesional. Dia memastikan kasus tersebut akan berjalan secara transparan.

“Kami tidak melakukan penjagaan berlebihan, itu kita lakukan transparan, profesional dan akuntabel. Sesungguhnya apa yang dikerjakan penyidik nanti diuji oleh JPU (di persidangan). Apakah berkas perkara lengkap atau tak lengkap selanjutnya diuji kembali dalam peradilan, ” ucap Firli.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau KPK agar tidak berlebihan dalam penelitian Edhy Prabowo.

“Saya minta KPK juga periksa sebati ketentuan yang bagus saja, jangan berlebihan. Saya titip itu selalu. Tidak semua orang jelek, banyak orang yang baik kok, ” kata Luhut di kantor Departemen Kelautan dan Perikanan (KKP), Jumat (27/11).

Dalam mengenai dugaan suap penetapan izin benur, KPK menetapkan Menteri Kelautan serta Perikanan Edhy Prabowo sebagai simpulan. Selain Edhy, KPK juga menetapkan enam tersangka lainnya yang selalu terseret dalam kasus ekspor baka lobster atau benur.

Mereka yang ditetapkan tersangka penerima suap yakni Safri (SAF) demi Stafsus Menteri KKP; Andreau Awak Misanta (APM) selaku Stafsus Gajah KKP; Siswadi (SWD) selaku Pemimpin PT Aero Citra Kargo (ACK); Ainul Faqih (AF) selaku Pekerja istri Menteri KKP; dan Amiril Mukminin selaku swasta. Sementara diduga sebagai pihak pemberi, KPK menetapkan Suharjito (SJT) selaku Direktur PT Dua Putra Perkasa Pratama (DPPP).

KPK menduga, Edhy Prabowo menerima suap dengan total Rp 10, 2 miliar serta USD 100. 000 dari Suharjito. Suap tersebut diberikan agar Edhy selaku Menteri Kalautan dan Perikanan memberikan izin kepada PT Dua Putra Perkasa Pratama untuk menerima izin sebagai eksportir benih lobster atau benur.

Keenam tersangka penerima suap disangkakan mengabaikan Pasal 12 ayat (1) tulisan a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tarikh 1999 sebagaimana telah diubah secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan tersangka pemberi disangkakan menentang Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Kausa 13 Undang-Undang Nomor 31 Tarikh 1999 sebagaimana telah diubah secara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.