JawaPos. com – Belanja negara pada Anggaran Pendapatan dan Bayaran Negara (APBN) 2021 diproyeksikan mencapai Rp 2. 750 triliun. Nilai ini setara 15, 6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Target belanja negeri 2021 telah disepakati oleh negeri bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna, Selasa (29/9). Mewakili pemerintah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menuturkan, taksiran belanja 2021 diarahkan untuk mengangkat pemulihan ekonomi dan prioritas pendirian di bidang kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur, ketahanan pangan, pariwisata, dan perlindungan sosial.

“Pertama, anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169, 7 triliun atau 6, 2 upah dari total belanja negara, ” katanya.

Kebijakan taksiran kesehatan diarahkan antara lain buat: (1) peningkatan dan pemerataan dari sisi supply, serta dukungan untuk logistik vaksin; (2) penguatan program promotif dan preventif, serta akselerasi kemerosotan stunting; (3) perbaikan mutu layanan, efektivitas dan validitas data program jaminan kesehatan nasional (JKN); beserta (4) penguatan pencegahan, deteksi, serta respons penyakit, serta sistem kesehatan tubuh terintegrasi.

Sementara tersebut untuk prioritas kedua, anggaran pelajaran direncanakan sebesar Rp 550 triliun. Angka ini sesuai ketentuan perundang-undangan yakni 20 persen dari mutlak belanja negara/

“Anggaran pendidikan difokuskan untuk meningkatkan nilai SDM, kemampuan adaptasi teknologi, dan peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4. 0, ” terang mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Lebih lanjut Sri Mulyani mengantarkan, pemerintah akan melakukan reformasi pendidikan, melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan pengasuh, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Selain itu, juga dilakukan penguatan kalender vokasi dan Kartu Prakerja, pengukuhan penyelenggaraan PAUD, serta peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP).

Negeri juga melakukan percepatan peningkatan status sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T, serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi.

Sedangkan untuk prioritas ketiga, yakni pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), pemerintah mengalokasikan perkiraan sebesar Rp 29, 6 triliun (termasuk TKDD). Anggaran TIK difokuskan untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan lekas, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Kemudian untuk mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, serta untuk mewujudkan inklusi masyarakat di daerah prioritas pembangunan dan mendorong kesamaan dengan penyediaan akses internet pada sekitar 12. 377 lokasi layanan publik.

Adapun buat prioritas keempat, yakni pembangunan infrastruktur pada 2021 dianggarkan sekitar Rp 413, 8 triliun. Anggaran akan digunakan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik serta konektivitas.

Kemudian untuk membangun infrastruktur padat karya dengan mendukung kawasan industri dan pariwisata, serta sarana kesehatan masyarakat serta penyediaan kebutuhan dasar untuk penguatan sistem kesehatan nasional. Anggaran tersebut juga diperuntukkan penyelesaian kegiatan pengutamaan 2020 yang tertunda.

“Prioritas kelima ketahanan pangan dianggarkan sekitar Rp 104, 2 triliun, ” tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, prioritas keenam, yakni perlindungan sosial pada tarikh depan dianggarkan Rp 421, 7 triliun, sedangkan prioritas ketujuh, pendirian pariwisata dianggarkan sekitar Rp 15, 7 triliun. Sri Mulyani memasukkan, pemerintah tetap akan melanjutkan agenda Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) jadi prioritas kedelapan.

Fokusnya yaitu berupa dukungan penanganan kesehatan tubuh, perlindungan sosial, sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, & insentif usaha. “(Delapan) Prioritas taksiran tersebut tercakup dalam komponen belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa, ” terang Sri Mulyani.

Berikut Postur APBN Tarikh 2021:

satu. Pendapatan Negara Rp 1. 743, 6 triliun
a. Perolehan Dalam Negeri Rp 1. 742, 7 triliun
b. Tanggapan Hibah Rp 0, 9 triliun

2. Belanja Negeri Rp 2. 750 triliun
a. Belanja Pemerintah Pusat Rp 1. 954, 5 triliun
b. Transfer ke Daerah & Dana Desa (TKDD) Rp 795, 5 triliun

3. Keseimbangan Primer (negatif) Rp 633, 1 triliun
4. Kekurangan Anggaran Rp 1. 006, 4 triliun
5. Pembiayaan Anggaran Rp 1. 006, 4 triliun