JawaPos. com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) kembali menyandang predikat Adil Tanpa Pengecualian (WTP) dari Institusi Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat itu untuk Laporan Keuangan MPR Tahun 2019.

Pimpinan BPK Achasanul Qosasi menyerahkan LHP Keterangan Keuangan MPR kepada Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad di Kawasan Delegasi, Kompleks Parlemen, Jakarta, (10/8).

Penyerahan LHP Laporan Keuangan MPR disaksikan Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono, Auditor Pokok BPK, tim pemeriksa, serta banjaran Sekretariat Jenderal MPR.

Achsanul Qosasi menyebutkan MPR sebagai sebuah lembaga tinggi negara lulus membuat rekor karena temuannya sedikit dan tidak signifikan.

“Kita harus berterimakasih kepada Penulis Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono karena temuan BPK terhadap lembaga agung MPR atas pengelolaan keuangan negeri tidak ada yang signikan. Ini cukup menjadi rekor bagi MPR sebagai sebuah lembaga tinggi negeri, ” katanya.

Achsanul yakin Sesjen MPR bisa menindaklanjuti temuan-temuan BPK ini. Karena, sejauh ini MPR bisa memperbaikinya. “Maka BPK memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tetap disandang MPR, ” katanya.

Tatkala itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad menyampaikan apresiasi kepada BPK yang telah menyerahkan LHP pada Laporan Keuangan MPR Tahun 2019. Fadel Muhammad berharap MPR bisa melakukan perbaikan-perbaikan laporan keuangannya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal MPR Ma’ruf Cahyono mengatakan institusi MPR hampir setiap tahun meraup predikat WTP. Opini WTP ini merupakan penghargaan yang diberikan pada lembaga negara, kementerian, pemerintah tengah, dan daerah serta BUMN dengan mampu memberikan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Permerintah.

Menurut Ma’ruf, LHP lantaran BPK atas Laporan Keuangan MPR menjadi bukti bahwa Sekretariat Jenderal MPR mampu mengelola keuangan secara baik sehingga mendapat apresiasi dibanding BPK.

“Kita berharta mengelola anggaran sesuai standard akuntasi sehingga kita bisa mempertahankan sebutan WTP ini setiap tahun, ” ujarnya.

Pencapaian LHP dari BPK ini, lanjut Maruf, merupakan kerja keras semua bagian kerja. Tanpa peran semua bagian kerja tidak mungkin pengelolaan taksiran dilakukan secara tertib dan bertemu aturan mengikuti standard akuntasi.

Predikat WTP ini menambah panjang apresiasi dari berbagai pihak terhadap performa dan kinerja Tata usaha Jenderal MPR. Pada tahun 2019, kinerja MPR mencapai angka 97. Dari aspek penyerapan anggaran MPR mencapai 95, 62 persen. Sebelumnya pada September 2019, MPR serupa meraih opini WTP lima tarikh berturut-turut tanpa jeda (2014 – 2018). Pada saat itu pula, MPR mendapat BMN Award, yakni penghargaan dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).