Bonus harian di Keluaran SDY 2020 – 2021.

JawaPos. com – Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengungkapkan, MPR sedang mengupayakan untuk merealisasikan Garis-Garis Besar Kebijakan Negara atau Pokok-Pokok Kebijakan Negara melalui amandemen terpatok UUD NRI 1945 paling sekitar akhir tahun 2022 atau awal 2023. Jika terealisasi Pokok-Pokok Haluan Negeri ini akan menjadi arahan dalam pembentukan dan penyampaian visi, misi, dan kalender para calon presiden & kepala daerah pada tahun 2024.

“MPR sedang mengupayakan perubahan terpatok UUD NRI Tahun 1945 yang memasukkan kewenangan MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara, ” kata Ahmad Basarah di depan Pimpinan dan Anggota DPRD Praja Malang di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (30/4/2020). Ahmad Basarah menyampaikan presentasi tentang Penguatan Ideologi Pancasila untuk Mengarahkan Tugas-Kedewanan.

Menurut Ahmad Basarah, jika transisi terbatas UUD NRI Tahun 1945 ini bisa disahkan sebelum Pemilu Presiden dan Pilkada Serentak tahun 2024 maka para calon kepala dan calon kepala wilayah tidak lagi membuat pandangan misi berdasarkan orientasi elektoral individual, tetapi berdasarkan Pokok-Pokok Haluan Negara sebagai panduannya.

“Dengan bentuk pemilu saat ini, para-para calon presiden dan bahan kepala daerah membuat visi misi yang berorientasi elektoral, pokoknya bagaimana massa pemilih tertarik dengan visi urusan dan program mereka. Visi misi itu mereka bakal untuk membujuk pemilih bukan berdasarkan apa yang pembangunan yang dibutuhkan masyarakatnya secara menengah dan jangka panjang serta berkesinambungan, ” jelasnya.

Ahmad Basarah menambahkan upaya menghadirkan Pokok Pokok Haluan Negara dalam sistem politik dan ketatanegaraan Indonesia sudah menjadi daftar MPR sejak lama. Dengan resmi MPR mengeluarkan Keputusan MPR Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rekomendasi MPR RI periode 2009-2014. Lengah satu rekomendasi adala reformulasi sistem perencanaan pembangunan ragam GBHN. Rekomendasi MPR tersebut ditindaklanjuti oleh MPR kurun 2014-2019 dengan membentuk besar panitia ad Hoc (PAH) pada 2018. PAH perdana untuk Haluan Negara diketuai Ahmad Basarah sendiri dan PAH kedua untuk mutasi Tatib MPR diketua Rambe Kamaruzzaman.

Visi misi dan program, lanjut Ahmad Basarah, seharusnya menggambarkan visi misi para pendiri bangsa yang dirancang untuk kepentingan bangsa bukan keinginan pribadi atau kelompok, termasuk kepentingan calon presiden dan calon kepala daerah.

“Ke depan kita berharap Pokok Pokok Haluan Negara bisa terwujud dengan dirancang secara gotong royong dan diproyeksikan untuk membentuk Indonesia secara berkesinambungan, ” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR ini.

“Kita tidak ingin ganti presiden penukar kebijakan. Itu yang berlaku kalau kita tidak memiliki haluan negara dan kebijakan pembangunan nasional. Kita tak mau jalannya pembangunan bagaikan tari Poco Poco, lulus dua langkah, mundur perut langkah, ” sambungnya.

Karena itu, tinggi Ahmad Basarah, jika mutasi UUD NRI Tahun 1945 disetujui maka MPR mampu melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan model GBHN. “Maka kita bisa merancang bani ini jauh ke pendahuluan. Siapa pun yang menjelma presiden dia akan melanjutkan pembangunan sesuai haluan negeri, ” tandasnya.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang I Made Kartika dalam sambutannya mengucapkan bahwa kunjungan DPRD Tanah air Malang ini dalam rancangan kegiatan konsultasi dan harmonisasi untuk peningkatan anggota DPRD Kota Malang dalam mematuhi tugas-tugas kedewanan. “Ini bakal mewujudkan sinergi antara DPRD Kota Malang dan MPR RI, ” ujarnya.