JawaPos. com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) formal menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Bagian 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Tindak Pidana Manipulasi Menjadi Aparatur Sipil Negara. Kini, pegawai KPK resmi beralih kehormatan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Peraturan Pemerintah 41/2020 terdiri dari 12 Pasal yang ditandatangani pada Jumat, 24 Juli 2020 dan diundangkan pada Senin, 27 Juli 2020. Merujuk perkara 1 ayat (7), maka personel KPK yang berstatus ASN akan berpedoman perundang-undangan mengenai ASN.

“Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN, ” sebagaimana dikutip dalam PP 41/2020, Minggu (9/8).

Pasal 2 di dalam beleid itu menyebut ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi pegawai tetap serta pegawai tidak tetap. Proses pengalihan sebagaimana tertuang pada Pasal 3, pegawai mesti memiliki kualifikasi, kompetensi, integritas dan moral yang bagus.

PP juga mengatur tahapan pengalihan pegawai yang mengindahkan struktur organisasi dan tata kegiatan KPK. Proses ini selanjutnya hendak diatur lebih lanjut dalam peraturan KPK sesuai Pasal 6.

Pegawai KPK berstatus ASN nantinya memperoleh gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Gaji serta tunjangan juga dapat diberikan istimewa sesuai ditetapkan dalam Peraturan Kepala.

Sistem penggajian KPK pun akan mengikuti sistem yang diadopsi ASN, penggajian tidak lagi menggunakan sistem single salary.

“Penghasilan yang diterima pegawai KPK saat ini tetap dikasih sampai dengan seluruh proses pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN selesai dilaksanakan, ” bunyi Urusan 11.

Peralihan personel KPK menjadi ASN imbas dibanding revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan atas Undang-Undang Cetakan 19 Tahun 2002 tentang KPK.

Pasal 1 ayat (6) menyebut, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara.