JawaPos. com – Akademisi Fakultas Asas Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makasar,   Fahri Bachmid mengecam kegiatan represif aparat. Terutama pada era menangani masa aksi demo dengan menolak omnibus law beberapa hari lalu.

“Kami betul menyesalkan sekaligus mengecam tindakan tak profesional dan melawan hukum dengan dilakukan oleh aparat, ” ujar Fahri dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/10).

Pernyataan Fahri ini merupakan tanggapan atas peristiwa tindakan represif dan brutal amtenar kepolisian kepada salah seorang pengajar tetap Fakultas Hukum UMI berinisial AM (27) pada aksi demonstasi penolakan UU Cipta Kerja (8/10/2020) lalu.

Diketahui, pendidik itu menjadi korban salah mengambil dan tindakan represif aparat kepolisian. Padahal dia tidak ikut aksi demonstrasi. Dia juga sudah mendatangkan identitas (KTP) pribadinya kepada petugas pada saat ditangkap.

Namun, apa yang disampaikan sang pembimbing kepada aparat tetap saja tak dihiraukan, dengan demikian tindakan “violence” atau kekerasan oleh aparat benar tidak bisa diterima dan dibenarkan, ini sangat destruktif dan kritis dalam sebuah masyarakat beradab.

“Tindakan kekerasan yang dikerjakan oleh aparat dalam pananganan lagak demonstrasi secara nyata telah menentang Hukum dan Hak Asasi Manusia, ” ujar mantan Pengacara Jokowi – KH. Maaruf Amin di saat sengketa Pilpres di MK tahun 2019 lalu itu.

Bukan hanya HAM yang dilaggar tapi juga, prinsip-prinsip pokok hak asasi sebagaimana telah diatur secara komprehensif dalam Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Penumpu Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Nusantara dan PERKAP No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Pekerjaan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Instrumen normatif itu adalah pedoman yang wajib dipegang oleh setiap anggota maupun institusi kepolisian Republik Indonesia, ” ujarnya.

“Terus terang, kami melihat apa yang dialami oleh target adalah sebuah tindakan penganiayaan yang tergolong brutal, sadis dan betul melanggar Hak Asasi Manusia, ” tegas Fahri.

Lebih lanjut, Fahri menegaskan, apapun alasannya aparat keamanan tidak dibenarkan dengan hukum menggunakan kewenangan dalam menghadapi aksi massa mengunakan cara-cara yang berlebihan dan eksessif seperti tersebut, Apalagi melakukan penangkapan secara serampangan dan kemudian dilakukan penganiayaan dengan brutal dan tidak mengindahkan beserta menghormati kodrat serta eksistensi pribadi sebagai adresat hukum hak dasar manusia yang sangat dilindungi sebab konstitusi.

“Kami meminta Kapolda segera melakukan proses lembaga atas tindakan oknum aparat kebahagiaan yang telah melakukan kejahatan (crime) secara berlebihan ini, Dan kalau terbukti selain dikenakan hukuman dengan setimpal, yang bersangkutan harus dipecat secara tidak hormat sebagai anggota kepolisian Negara republik indonesia, ” tambahnya.

Tak hanya Kapolda Sulsel  Irjen Pol Merdisyam, Fahri juga mendesak Kapolri Idham Azis untuk melakukan evaluasi komplet atas tindakan anggotanya dalam penangaman aksi unjuk rasa yang menolak UU Omnibus Law dan UNDANG-UNDANG Cipta Kerja.

“Tindakan oknum brutal aparat merupakan pidana yang tidak dapat ditolerir dan tidak punya tempat dalam pola negara demokrasi konstitusional maupun negara hukum yang demokratis di nusantara saat ini, ” ujarnya

“Ini penting dan vital agar citra Polri serta Negeri yang menjujung tinggi hukum & HAM tetap terjaga. Jangan datang masyarakat internasional menilai kita sebagai sebuah entitas masyarakat internasional maupun sebagai bangsa yang tidak meluhurkan kaidah-kaidah HAM, ” katanya.