JawaPos. com – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memerintahkan seluruh jajarannya membantu upaya penegakan disiplin masyarakat terkait kepatuhan protokol kesehatan demi memutus mata pertalian penyebaran Covid-19. Hal ini menindaklanjuti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor enam tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Inpres tersebut sahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 4 Agustus 2020 lalu. Idham mengatakan, sampai dengan Minggu (9/8), kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 1. 893. Secara mutlak kasus positif sudah sebanyak 125. 396.

“Tingginya urusan positif Covid-19 memang harus direspons dengan Inpres tersebut, ” introduksi Idham.

Melalui Inpres tersebut, maka sosialisasi peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan tubuh bisa dimaksimalkan. Sebab selama itu tingkat kepatuhan masyarakat terbilang aib.

“Kami tinggal menyinkronkan program di lapangan dalam bentuk pengendalian, ” jelasnya.

Mantan Kepala Bareskrim Polri itu mengatakan, pihaknya akan merumuskan pelaksanaan Inpres tersebut di wilayahnya per. Pelibatan personel Polri khususnya Babinkamtibmas bertujuan agar mereka dapat tertinggi menjalankan program itu sesuai dengan tugas pokok sebagai unsur pembinaan di masing-masing wilayah pedesaan/kelurahan.

“Kami akan maksimalkan karakter dan fungsi Babinkamtibmas untuk mendorong penerapan Inpres tersebut, ” mengakhiri Idham.

Dalam Inpres tersebut telah ditetapkan sanksi untuk pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis, kegiatan sosial, denda administratif, hingga pelepasan atau penutupan sementara penyelenggaraan jalan. Inpres itu disahkan Jokowi pada Selasa (4/8), dan langsung benar sejak tanggal dikeluarkan.