JawaPos. com – Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Kapitra Ampera mengatakan, demo 1310 yang digelar pada Selasa (13/10) tidak murni. Pasalnya niat para pendemi bukan hanya menolak Undang-Undang Menjadikan Kerja yang telah disetujui DPR bersama Pemerintah, tapi juga bertujuan ingin menggulingkan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Kapitra mengatakan hal itu karena tahu isu yang dibawa dalam aktivitas kali ini tidak satu. Tersedia sejumlah tuntutan lain yang menurutnya disuarakan pengunjuk rasa. Diketahui, Aksi 1310 dilakukan oleh Front Advokat Islam (FPI), Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF Ulama dan kira-kira elemen lain yang tergabung dalam Anak NKRI

“Saya melihat demo ini demo dengan tidak fokus, demo yang tidak kontekstual, melebar kemana-mana dan terlihat sekali demo ini tidak berselirat dengan UU. Demo ini jadi pintu masuk aja bagaimana mau menjatuhkan pak Jokowi sebagai Kepala, ” kata Kapitra dalam petunjuk tertulisnya, Selasa (13/10).

Kapitra yang merupakan mantan adjuster Imam Besar FPI Habib Rizieq itu melihat, massa yang merupakan gabungan dari beberapa ormas Islam itu sengaja membentuk framing antipati kepada presiden Joko Widodo. Pasalnya, ada sebagian massa aksi sedang menuntut UU Haluan Ideologi Pancasila dalam aksi mereka, padahal UNDANG-UNDANG tersebut telah ditunda pembahasannya.

“Jadi enggak ada fokusnya, gak bisa bedakan mana UNDANG-UNDANG Omnibus Law, mana UU membentuk kerja, terus merambah lagi ke UU HIP. Segala pandangan & argumentasi disampaikan demi membuat framing, bahwa pemerintah telah salah dalam mengambil kebijakan, ” ujarnya.

Karena itu, lanjut Kapitra, Jika benar dugaan adanya jadwal tersembunyi Aksi untuk menjatuhkan negeri dengan cara-cara yang tidak konstitusional, maka hal tersebut merupakan tindakan Makar.

“Soal Makar itu pasalnya sudah ada sama dengan yang diatur di dalam ketentuan 107 KUHP, ” ujarnya.

Menurutnya, seruan-seruan ketidakpercayaan serta ajakan menjatuhkan pemerintah dilakukan meraka selama ini sudah masuk di dalam makar politik, bukan lagi sekedar kritikan terhadap pemerintah.

“Intinya mereka ingin ganti presiden, bukan lagi koreksi konstruksi kepada kinerja presiden atau pemrintah tapi sudah masuk kepada makar politik, ” tutupnya.